Han Dong-hoon Mundur dari Ketua Partai People Power Korea Selatan di Tengah Krisis Politik

Radar Brita – Han Dong-hoon, Ketua Partai People Power (PPP) Korea Selatan, secara resmi menyatakan pengunduran dirinya pada Senin (16/12). Langkah ini diambil di tengah krisis politik yang melanda partai, menyusul pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen. Keputusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinannya yang hanya bertahan selama 146 hari sejak terpilih pada 23 Juli lalu.

Han Dong-hoon menyampaikan alasan pengunduran dirinya melalui konferensi pers yang dikutip kantor berita Yonhap. Ia menyatakan bahwa situasi yang dihadapi partai membuatnya tidak lagi mampu menjalankan tugas sebagai ketua. “Saya mengundurkan diri sebagai Ketua People Power Party. Menjalankan tugas saya sebagai pemimpin partai menjadi tidak mungkin setelah Dewan Tertinggi partai runtuh,” ujarnya. Han juga mengakui bahwa berbagai upaya yang dilakukannya untuk mencari solusi politik alternatif selain pemakzulan Presiden Yoon tidak berhasil.

Krisis internal partai semakin memanas setelah parlemen Korea Selatan mendukung pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol. Sebanyak 204 dari 300 anggota parlemen memilih mendukung pemakzulan, sementara 85 anggota menolak, tiga abstain, dan delapan suara dianggap tidak sah. Meskipun keputusan internal partai adalah menolak pemakzulan, sebanyak 12 anggota parlemen dari PPP justru menyatakan dukungan mereka terhadap langkah tersebut. Keputusan ini semakin memperburuk perpecahan di dalam partai dan menjadi salah satu penyebab utama kegagalan Dewan Tertinggi partai dalam menjalankan fungsinya.

Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, yang didukung parlemen, secara otomatis menangguhkan kekuasaannya. Sementara itu, posisi presiden akan dijalankan oleh Perdana Menteri Han Duck-soo sebagai pelaksana tugas kepala negara hingga ada keputusan lebih lanjut. Mahkamah Konstitusi kini bertanggung jawab untuk menentukan nasib Presiden Yoon, dengan waktu maksimal 180 hari untuk mengambil keputusan. Hingga keputusan resmi diumumkan, pemerintahan Korea Selatan berada dalam situasi transisi yang penuh ketidakpastian.

Pengunduran diri Han Dong-hoon tidak hanya menandai berakhirnya kepemimpinannya di PPP, tetapi juga membawa partai ke arah yang belum jelas. Dengan runtuhnya Dewan Tertinggi, PPP kini harus beralih ke sistem pemerintahan komite darurat untuk mengatur arah kebijakan dan kepemimpinan. Han, dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas partai dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi negara, tetapi situasi yang tidak kondusif membuatnya harus mengambil keputusan untuk mundur.

Para pengamat politik menilai bahwa krisis ini mencerminkan dinamika yang semakin kompleks dalam perpolitikan Korea Selatan, terutama terkait hubungan antara partai politik dan parlemen. Mahkamah Konstitusi sendiri diperkirakan akan menggunakan hampir seluruh waktu yang tersedia, yaitu hingga enam bulan, untuk mempertimbangkan apakah akan memberhentikan Yoon Suk-yeol secara permanen atau mengembalikannya ke jabatan presiden. Proses ini akan menjadi momen penting dalam sejarah politik Korea Selatan, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap stabilitas pemerintahan dan masa depan Partai People Power.

Dengan mundurnya Han Dong-hoon, PPP menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali struktur kepemimpinan dan merebut kembali kepercayaan publik. Sementara itu, nasib Presiden Yoon Suk-yeol tetap menjadi salah satu isu politik paling menentukan di Korea Selatan dalam beberapa bulan mendatang.