Bima Arya Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik Menjelang Pilkada Serentak 2024

Radar Brita – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dalam rapat koordinasi kesiapan Pilkada yang digelar pada Kamis (14/11/2024), Bima Arya menekankan pentingnya kedua aspek tersebut, mengingat Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan banyak pihak dan berlangsung di seluruh daerah di Indonesia.

Bima Arya mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah momen yang baru pertama kali dihadapi, dan bahkan merupakan salah satu gelaran Pilkada yang paling rumit di dunia. “Dengan jumlah kandidat yang banyak dan potensi risiko politik yang tinggi, ini adalah tantangan besar bagi kita semua,” ujar Bima Arya. Dia menyadari bahwa keberagaman calon kepala daerah yang akan bertanding, beserta dinamika politik yang terlibat, dapat memicu potensi konflik baik pada tingkat elit maupun masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan sangat diperlukan untuk menghindari konflik setelah Pilkada. Potensi konflik, terutama yang terjadi di tingkat masyarakat akar rumput, sangat sulit untuk diselesaikan dengan cepat. Berbeda dengan potensi konflik yang terjadi di tingkat elit, yang lebih mudah dikelola dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Pemprov Gorontalo diminta untuk memantau secara seksama dinamika di daerah, memastikan situasi tetap kondusif, dan melakukan upaya pencegahan dini terhadap potensi konflik yang bisa muncul.

Bima Arya juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut Pilkada 2024 dengan kedewasaan dan pemahaman yang matang. “Stabilitas politik harus terjaga sampai ke akar rumput. Setiap potensi masalah harus betul-betul dimitigasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan,” tambahnya. Menurut Bima, pendekatan yang bijaksana dalam menyikapi perbedaan akan sangat membantu terciptanya suasana yang aman dan damai selama proses Pilkada berlangsung.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga stabilitas selama Pilkada adalah dengan membentuk layanan Desk Pilkada. Layanan ini akan digunakan untuk memantau dan mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin terjadi di berbagai daerah. Data yang dikumpulkan di Desk Pilkada akan diperbarui secara real-time dan dianalisis secara menyeluruh. Dengan cara ini, Kemendagri dapat mengambil langkah-langkah preventif dan segera mencegah terjadinya eskalasi konflik sebelum menjadi lebih besar.

Pada kesempatan yang sama, Bima Arya juga menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh daerah dan kepala desa bersikap netral selama Pilkada. “Netralitas ASN dan kepala desa sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pilkada. Jika ada yang terbukti tidak netral, sanksi akan diberikan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Bima Arya. Dia menambahkan bahwa pengawasan terhadap ASN dan kepala desa akan lebih ketat untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak jalannya pemilu.

Bima Arya pun berharap bahwa langkah-langkah tersebut dapat memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar, tanpa adanya hambatan besar yang dapat merusak stabilitas politik di daerah. “Mitigasi konflik ini harus menjadi prioritas utama kita semua,” pungkas Bima Arya, mengakhiri sambutannya.